NEWS RELEASE
Nomor : 26/PR/0613
Nomor : 26/PR/0613
Bandung, 22 Juni 2013 – PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya pemerintah menyalurkan dana pemerintah, kini dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pos Indonesia menyatakan siap mendistribusikan hak masyarakat penerima BLSM sebanyak 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut.
Pos Indonesia dinilai memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas Negara antara lain mencetak dan mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2005 & 2008 dan penyaluran dana pemerintah lainnya.
Pos Indonesia mulai melakukan pembayaran BLSM 2013 sebesar Rp 150 ribu perbulan pada masa bayar pertama di 15 Kota diantaranya, Medan, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Makassar pada 22 Juni 2013 dan untuk Solo, Malang, Ambon, dan Jayapura dibayarkan pada 24 Juni 2013. Masa bayar II akan dilakukan di 33 provinsi dan masa bayar III akan dilakukan di 410 Pemkab dan 98 Pemkot di seluruh Indonesia.
"PT Pos Indonesia menjamin proses pemberian kompensasi akibat kenaikan harga BBM tak butuh waktu lama guna didistribusikan kepada golongan yang dianggap berhak," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Dr. I Ketut Mardjana.
"Kami sudah siap, di antaranya berupa infrastruktur. Pos Indonesia juga sudah berpengalaman menyalurkan BLT, jaringan pun memungkinkan, jadi penyalurannya nggak akan lama," Tambah Mardjana.
Menurut dia penyaluran BLSM itu akan dilakukan di seluruh kantor cabang Pos Indonesia dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki serta pengalaman dalam menyalurkan BLT dianggapnya bukan sesuatu hal yang cukup sulit namun seluruh karyawan Pos Indonesia dengan serius dan bekerjasama untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut.
Pos Indonesia dinilai memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas Negara antara lain mencetak dan mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2005 & 2008 dan penyaluran dana pemerintah lainnya.
Pos Indonesia mulai melakukan pembayaran BLSM 2013 sebesar Rp 150 ribu perbulan pada masa bayar pertama di 15 Kota diantaranya, Medan, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Makassar pada 22 Juni 2013 dan untuk Solo, Malang, Ambon, dan Jayapura dibayarkan pada 24 Juni 2013. Masa bayar II akan dilakukan di 33 provinsi dan masa bayar III akan dilakukan di 410 Pemkab dan 98 Pemkot di seluruh Indonesia.
"PT Pos Indonesia menjamin proses pemberian kompensasi akibat kenaikan harga BBM tak butuh waktu lama guna didistribusikan kepada golongan yang dianggap berhak," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Dr. I Ketut Mardjana.
"Kami sudah siap, di antaranya berupa infrastruktur. Pos Indonesia juga sudah berpengalaman menyalurkan BLT, jaringan pun memungkinkan, jadi penyalurannya nggak akan lama," Tambah Mardjana.
Menurut dia penyaluran BLSM itu akan dilakukan di seluruh kantor cabang Pos Indonesia dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki serta pengalaman dalam menyalurkan BLT dianggapnya bukan sesuatu hal yang cukup sulit namun seluruh karyawan Pos Indonesia dengan serius dan bekerjasama untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut.
Mekanisme Pembayaran dan Ketentuan Pembayaran
Mekanisme pembayaran BLSM 2013 yaitu masyarakat (RTS) membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas yang masih berlaku dan datang ke kantor-kantor bayar yang sudah ditentukan. Pembayaran setiap tahap diperlakukan secara terpisah; Apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang tidak mencairkan pembayaran tahap pertama di lokasi yang ditetapkan, masih dapat mengambil pada tahap kedua; Apabila tidak tercatat dalam Daftar Nominasi di lokasi kantor bayar terdekat, pemegang Kartu Perlindungan Sosial dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat ijin pembayaran; Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain Kantor Bayar yang ditetapkan atau di Kantor Pos.
Reporting dari realisasi pembayaran BLSM tahap I ini dilakukan secara real time dan transparan melalui websitewww.kompensasi.info. “Pemerintah dan masyarakat dapat melihat releasasi pembayaran langsung, berapa yang terserap dan berapa yang sudah dibayarkan, semua bisa dilihat di website www.kompensasi.info ” jelas Mardjana. Untuk pengaduan terkait dengan proses pembayaran dapat disampaikan melalui email blsm2013@posinonesia.co.id.
Mekanisme pembayaran BLSM 2013 yaitu masyarakat (RTS) membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas yang masih berlaku dan datang ke kantor-kantor bayar yang sudah ditentukan. Pembayaran setiap tahap diperlakukan secara terpisah; Apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang tidak mencairkan pembayaran tahap pertama di lokasi yang ditetapkan, masih dapat mengambil pada tahap kedua; Apabila tidak tercatat dalam Daftar Nominasi di lokasi kantor bayar terdekat, pemegang Kartu Perlindungan Sosial dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat ijin pembayaran; Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain Kantor Bayar yang ditetapkan atau di Kantor Pos.
Reporting dari realisasi pembayaran BLSM tahap I ini dilakukan secara real time dan transparan melalui websitewww.kompensasi.info. “Pemerintah dan masyarakat dapat melihat releasasi pembayaran langsung, berapa yang terserap dan berapa yang sudah dibayarkan, semua bisa dilihat di website www.kompensasi.info ” jelas Mardjana. Untuk pengaduan terkait dengan proses pembayaran dapat disampaikan melalui email blsm2013@posinonesia.co.id.
0 komentar:
Posting Komentar